Permasalahan Akut di Sektor Kesehatan

        

Seorang ayah memeriksakan anak keduanya ke dokter. Anak bungsunya itu sering jatuh mendadak. Berlari dan tiba-tiba jatuh. Hal itu mengkhawatirkan ayahnya. Sementara anak pertamanya adalah sumber kebahagiaan buat sang ayah karena selalu tertawa. Siapa sangka, selalu tertawanya itu adalah sesuatu yang tidak beres dalam dunia medis. Ada tumor di kepala sang anak yang menekan bagian hipotalamus. Hipotalamus mengontrol segalanya, termasuk emosi. Jadi, saat tertawa tanpa alasan itu adalah bentuk kejang yang disebut kejang gelastik. Kedua anak itu harus mendapatkan penanganan medis.

            Tentu saja, setiap orangtua ingin mengusahakan yang terbaik buat buah hatinya. Namun, masalah biaya menjadi kendala. Sang ayah hanya seseorang yang kerja ini itu dan bergaji kecil. Mencoba meminjam sana sini pun tak ada yang berkenan. Sementara sang ibu sudah berpulang. Minta jaminan kesehatan ke pemerintah juga tak dikabulkan. Ada jaminan kesehatan buat anak-anak tapi untuk anak yatim piatu.

Sang ayah yang putus asa kemudian berpikir untuk bunuh diri, dengan begitu anaknya akan menjadi yatim piatu dan bisa menerima bantuan untuk dioperasi. Syukurlah bunuh diri sang ayah dapat dicegah. Dengan dibantu seorang dokter di Rumah Sakit tersebut, ada jalan keluar untuk permasalahan biaya kedua anak tersebut.

            Cerita di atas adalah salah satu cerita yang ada dalam drama Korea berjudul Doctors. Memang terjadi di Korea, tapi itu menjadi cerminan kalau masalah kesehatan adalah masalah pelik buat orang yang tak berpunya. Tak sedikit cerita dari negeri ini yang mengalami hal serupa, atau bahkan lebih parah.

            Dalam bentuk tekanan yang lebih sederhana dari cerita di atas, saya pun pernah mengalaminya. Saat salah satu keluarga inti sakit dan membutuhkan biaya yang lumayan besar. Hati sudah sedih melihat yang sakit, pikiran pun menjadi bertambah karena uang semakin menipis. Sementara setiap hari, ada saja rupiah yang harus dikeluarkan. Memang ada jaminan kesehatan tapi tak semua biaya ter-cover dengan jaminan tersebut.

            Di Apotek, di mana setiap hari harus menebus obat, infus, dan sebagainya, saya pun melihat wajah-wajah yang jauh dari keceriaan. Ketika dipanggil nama, dan disebutkan berapa uang yang harus dikeluarkan, tak jarang saya mendengar helaan napas, kening yang berkerut, kemudian terucap “Tebus separuh dulu ya, Bu.” Hal itu dikarenakan mereka tak punya cukup uang buat menebus seluruh resep.

            Huff… Nyesak ya?

            Bicara tentang sektor kesehatan, kita harus tahu kalau keberhasilan sektor kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Negara berkewajiban menjamin kesehatan rakyatnya sesuai amanah UUD 1945 dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Sedangkan permasalahan yang saya ceritakan di awal tulisan, ini merupakan salah satu persoalan akut atau krisis dalam bidang kesehatan dan pendidikan kedokteran di Indonesia yang dapat menganggu sendi-sendi kehidupan bernegara, yaitu Krisis Pelayanan Kedokteran di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

Reformasi Sistem Kesehatan dan Sistem Pendidikan Kedokteran yang Pro Rakyat

Krisis Pelayanan Kedokteran di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

            Tentang JKN ini, IDI a.k.a Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan masukan terkait kebijakan sistem pelayanan kesehatan yang masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah, di antaranya :

Pertama : IDI menyatakan dukungan penuh terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Menyadari bahwa Dokter adalah garda terdepan pelayanan jaminan kesehatan nasional, IDI perlu menyampaikan beberapa catatan :

1. Alokasi pembiayaan untuk obat bagi pasien yang terlalu kecil

2. Pelaksanaan JKN memerlukan harmonisasi kebijakan dan pengawasan termasuk dalam kaitannya dengan otonomi daerah.

3. Sinkronisasi aturan BPJS dengan standar profesi juga harus menjadi perhatian bersama.

Kedua : IDI mendukung penuh program prioritas program pemerintah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Terkait dengan hal tersebut IDI menyampaikan situasi bahwa sarana prasarana pelayanan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) masih minim terhadap terutama ketersediaan obat, alat kesehatan, dan sarana penunjang Iain.

Ketiga : Dukungan pembiayaan kesehatan yang masih di bawah standar pembiayaan profesi.

Keempat : Pembebanan pajak alat kesehatan yang sangat tinggi menyebabkan beban biaya di fasilitas kesehatan juga tinggi.

Kelima : Kebijakan masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di sektor kesehatan perlu diikuti dengan uapaya untuk mempertahankan kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Semua permasalahan diatas berujung membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan BPJS, pelayanan substandar, tingginya angka rujukan dan bahkan berpotensi besar meningkatkan hilangnya nyawa manusia yang tidak ternilai harganya. Semoga bisa ditangani dengan baik sehingga situasinya tidak karut marut lagi.

Krisis Pendidikan Kedokteran

Persoalan akut lainnya di sektor kesehatan adalah Krisis Pendidikan Kedokteran. Sudah menjadi sesuatu yang kita tahu kalau pendidikan Kedokteran itu mahal. Dulu, saya sempat terpikir untuk masuk Fakultas Kedokteran dan mengambil jurusan profesi dokter. Tapi, kandas karena saya menghitung-hitung biaya yang dikeluarkan orangtua saya pasti tak akan sedikit dan saya tidak tega melihatnya. Karena itulah keinginan menjadi dokter saya pendam saja dalam hati dan ikut arus masuk ke jurusan Teknik Sipil.

Menurut IDI, mahalnya biaya pendidikan Kedokteran ini ujungnya akan berdampak pada mahalnya biaya kesehatan yang akan ditanggung oleh masyarakat. Upaya pemerintah membuka program studi Dokter Layanan DLP sesuai UU No. 20 Th 2013 tentang Pendidikan Kedokteran akan menambah panjang perjalanan pendidikan seorang dokter setelah lulus dan menjalani internship (magang). Selain pemborosan, program ini sangat tidak tepat sasaran jika memang pemerintah berniat memperbaiki pelayanan primer untuk mendukung program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Pemaksaan program ini rentan menimbulkan konflik horizontal antar dokter di layanan tingkat pertama.

Krisis Penyebaran Dokter yang Tidak Merata dan Kurangnya Dokter Spesialis

Krisis bidang kesehatan lainnya adalah Krisis penyebaran dokter yang tidak merata dan kurangnya dokter spesialis. Sebagai bagian masyarakat yang tinggal di daerah, saya melihat sendiri tentang kekurangan dokter spesialis ini. Dulu, di kampung halaman saya jarang sekali ada dokter spesialis. Sekarang sih udah agak mendingan daripada dulu.

Mengapa Dokter Spesialis di Indonesia selalu kurang? Ini karena Sistem pendidikan spesialis di lndonesia yang sifatnya "University Based " mengakibatkan program pendidikan spesialis di lndonesia menjadi mahal dan kursinya terbatas sesuai jumlah fakultas kedokteran di lndonesia. Biaya pendidikan yang mahal dan keterbatasan kursi ini mengakibatkan sangat sedikit dokter umum yang bisa meneruskan pendidikan spesialisasi.

Kondisi ini berbeda jauh dengan negara lain di dunia yang menerapkan sistem " Hospital based" dokter umum yang ingin memperdalam spesialisasi tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun, mereka justru dibayar karena kerjanya selama proses pendidikan. Sistem pendidikan dokter spesialis seperti ini semestinya menjadi alternatif solusi bagi lndonesia untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di lndonesia.

Sedangkan untuk masalah penyebaran dokter di Indonesia, di mana banyak dokter Dokter lndonesia lebih memilih untuk hidup di daerah perkotaan dan minimnya yang ingin bertugas ke daerah. lkatan Dokter lndonesia berpandangan diantara alasannya adalah minimnya infrastruktur dan dukungan sarana prasarana untuk mencapai standar pelayanan sehingga berpotensi pada rendahnya mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat lndonesia serta rendahnya penghargaan / insentif daerah yang diberikan.

Aksi Damai IDI

Aksi Damai IDI

Melihat kondisi-kondisi diatas, Pengurus Besar IDI berdasarkan aspirasi dan dukungan seluruh komponen lDl di seluruh Indonesia melakukan Aksi Damai pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan tujuan untuk memberi dukungan sekaligus masukan kepada pemerintah agar tercipta perbaikan sistem kesehatan dan sistem pendidikan kedokteran yang berujung kepada perbaikan kualitas kesehatan di masa depan. 24 Oktober dipilih karena merupakan ulang tahun IDI yang ke-66.

Dalam aksi damai itu, IDI menyampaikan beberapa pernyataan sikap seperti di bidang pendidikan Kedokteran, yaitu :

1. Program studi Dokter Layanan Primer (DLP) dengan segala bentuk pelaksanaannya bertentangan dengan UU Praktik Kedokteran.

2. Program studi DLP mengingkari peran dokter dari hasil pendidikan fakultas kedokteran se-lndonesia.

3. Pendidikan kedokteran saat ini semakin mahal, lama, dan tidak pro-rakyat.

4. lnstitusi pendidikan kedokteran saat ini telah bergeser dari lembaga pendidikan profesi yang luhur menjadi profit oriented.

Sementara di bidang pelayanan kesehatan, pernyataan sikap IDI adalah :

1. Rakyat membutuhkan perbaikan sarana prasarana, obat dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer

2. Distribusi dokter saat ini belum proporsional

3. Diperlukan perbaikan sistem pembiayaan kesehatan

Untuk poin Menolak Program Studi Dokter Layanan Primer (DLP ), IDI mengutarakan beberapa rekomendasi, yaitu :

a) Meningkatkan kualitas dokter di pelayanan primer dengan program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) terstruktur.

b) Perbaikan proses akreditasi pendidikan kedokteran akuntabel, adil dan transparan.

c) Menghadirkan pendidikan kedokteran yang berkualitas dan terjangkau .

Sebagai masyarakat, tentu saja kita berharap ada perbaikan dan peningkatan kuliatas di sektor kesehatan. Sehingga bisa terwujudnya pelayanan kesehatan yang pro rakyat, murah, dan mudah diakses. Jadinya, tidak ada lagi masyarakat yang merasa terbebani ketika harus berobat ke dokter spesialis apalagi ke dokter umum atau pun saat dirawat di Rumah Sakit.